KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi APBD Solo

jpnn.com - JAKARTA - Aktivis Progres 98 dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka datang untuk memita KPK menindaklanjuti kasus dugaan korupsi APBD Solo, Jawa Tengah sebesar Rp 12,4 miliar, TransJakarta Rp 1, 5 triliun dan uang yang disimpan di rekening bank asing sebesar 8 juta dollar AS yang diduga milik Joko Widodo (Jokowi).

"Ternyata KPK tidak serius menuntaskan kasus dugaan korupsi Joko Widodo. Padahal, berbagai kasus dugaan korupsi itu sudah terang-benderang, tapi KPK bungkam. Seperti kasus rekening diduga milik Jokowi di 20 bank asing senilai USD 8 juta yang tidak dilaporkan ke KPK dan KPU, dugaan korupsi APBD Solo Rp 12,4 Miliar, dan kasus Trans Jakarta Rp 1,5 Triliun," kata Koordinator aksi relawan FKPPI dan Progres 98, Yakob Arupalaka, di lobi Gedung KPK Jakarta, Senin (18/8).

Selama ini lanjut Yakob, Progres 98 sudah melaporkan secara resmi dan beberapa kali teman-teman datang (unjuk rasa). "Kalau diabaikan terus, kita dari seluruh elemen dan ormas akan bergerak lagi, karena semua orang punya kedudukan hukum yang sama," tegas Yakob.

Menjelang siang, sekitar 500-an massa progres 98 dan FKPPI menggelar aksi di depan dan di teras Gedung KPK.

Mereka berunjuk rasa membawa bendera, poster dan sticker berukuran besar. Sticker itu bertuliskan beberapa kasus Jokowi dengan judul "Kenapa Mega-Jokowi Kebal Hukum?".

Aksi unjuk rasa bubar setelah juru bicara KPK, Johan Budi menemui massa demo menyatakan KPK akan mempelajari dan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi tersebut. "Kami akan mempelajari dan menindaklanjuti laporan kawan-kawan,” ujar Johan Budi. (fas/jpnn)