KPK Didesak Usut Para Kadisdik

JAKARTA—Koalisi Pendidikan meminta kepada aparat pengawas dan penegak hukum, khususnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit investigasi ke sejumlah sekolah yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) yang diduga melakukan praktek korupsi juga harus diusut.

“Sekarang ini banyak sekali Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah yang melakukan penyimpangan dana pendidikan. BPK dan KPK harus mengaudit. Mengingat, selama ini kami melihat BPK dan KPK serta aparat penegak hukum lainnya belum serius menangani kasus korupsi pendidikan di tingat pusat maupun daerah,” ujar Anggota Koalisi Pendidikan, Febri Hendri yang juga Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW di Jakarta, Kamis (11/8).

Koalisi Pendidikan, lanjut Febri, juga menekankan perlunya pemerintah segera membenahi sistem anggaran pendidikan, termasuk mekanisme penyaluran dana BOS dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke sekolah. “Ini sangat rawan korupsi,” imbuhnya.

Selain itu, Koalisi Pendidikan ini juga mengkritik mengenai tingginya biaya pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah, terutama untuk sekolah rintisan bertaraf internasional (RSBI). Menurutnya, secara tidak langsung, RSBI inilah yang mengakibatkan sekolah negeri papan atas di Jakarta maupun daerah melambungkan pungutan dari masyarakat tanpa peningkatan mutu yang signifikan.