KPK Didorong Gelar Operasi Tangkap Tangan di NTT

jpnn.com - KOORDINATOR Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas wilayah Operasi Tangkap Tangan atau OTT ke daerah-daerah yang jadi target pengusaha tambang, termasuk di Nusa Tenggara Timur.

Menurut Petrus, NTT banyak diincar pengusaha tambang sehingga izin usaha tambang di sana menjadi ladang empuk suap bagi para pejabat di sana. Apalagi NTT merupakan salah satu provinsi yang dalam satu tahun ke depan akan menggelar pilkada serentak.

"Bupati dan wakil bupati juga sekda berlomba-lomba maju di Pilkada. Bahkan beberapa bupati yang sudah berstatus tersangka tetap menyatakan niatnya untuk kembali maju sebagai calon bupati. Ini harus dijadikan target OTT KPK," ujar Petrus dalam rilisnya dilansir Rakyat Merdeka Online (Grup JPNN.com), Minggu (12/4).

Petrus menilai, KPK harus menjadikan NTT sebagai target OTT karena banyak bupati-wakil bupati di sana yang selama ini diduga memperkaya diri dan kroninya dari bisnis pemberian ijin usaha tambang. Suap yang mereka terima juga untuk melanggengkan kekuasaannya melalui pilkada periode berikutnya. Tak hanya bupati, Petrus curiga praktik haram mendulang uang di NTT juga dilakukan oknum anggota DPR.
 
"Anggota DPR dapil NTT ada 13 orang, beberapa di antaranya patut diduga menjadi mekelar atau menjadi bagian dari usaha tambang di NTT sehingga akan lebih mudah bagi KPK menjadikannya sebagai salah satu target OTT," papar dia.

Karena itulah, lanjut Petrus, pihaknya bersama Save NTT akan melakukan dialog dengan pimpinan KPK agar menjadikan NTT sebagai salah satu daerah target OTT. Hal ini untuk membersihkan para pelaku bisnis yang beritikad jahat, mengeksploitasi NTT untuk kepentingan pribadi, merusak mental putra daerah calon pemimpin dengan iming-iming uang dan kekuasaan.(dem/rmol/jpnn)