KPK Didukung Usut Mafia Ternak di NTT

jpnn.com - KUPANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengendus adanya mafia perdagangan sapi di NTT. KPK pun berkomitmen akan menelusuri lebih lanjut. Hal ini didukung politisi di DPRD NTT.

Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD NTT, Jimmi Sianto menyatakan dukungannya kepada KPK untuk mengusut lebih lanjut mafia-mafia perdagangan ternak di NTT, sehingga tidak merugikan para peternak di desa. Bahkan, Jimmi mengusulkan agar DPRD NTT segera mengundang pihak Pemprov NTT untuk menjelaskan persoalan yang menjadi temuan KPK ini.

"Jadi kita harus mengurai persoalan ini jangan sampai akan merugikan para peternak kita. Apalagi tekad Pemprov jadikan NTT provinsi ternak. Anggarannya tidak sedikit," kata Jimmi.

Wakil Ketua Komisi D itu mengatakan, harus segera dicari tahu jaringan mafia ini, apalagi KPK sudah tahu terjadi pengiriman ternak yang jumlahnya lebih dari kuota yang ditetapkan.

"Kita harus cari tahu siapa yang main. Kalau pengusahanya yang main, cabut izinnya. Kalau pejabat di tingkat kabupaten/kota atau provinsi harus dikasih sanksi. Kalau memang ada pelanggaran hukum di situ kita proses hukum. Karena ini akan merugikan peternak kita," tegas Jimmi.

Untuk menemukan akar permasalahan dari persoalan ini, Jimmi setuju dengan usul KPK agar harus ada koordinasi yang tersistem antara provinsi dan kabupaten/kota. Dia juga setuju untuk dibuatkan peraturan daerah tentang ternak, apalagi peternakan adalah program utama Pemprov NTT.

"Namun perlu diingat bahwa kelemahan kita adalah ada perda tapi pelaksanaannya di lapangan tidak jalan. Sudah banyak sekali perda di daerah ini tapi penerapannya masih minim. Tapi mari kita telusuri bersama persoalan ini," tambah Jimmi.

Anggota DPRD NTT lainnya, Gabriel Beri Binna sebelumnya mengusulkan agar DPRD membentuk panitia khusus (Pansus). Alasannya, dengan adanya pansus maka DPRD lebih fokus, bahkan terjun langsung ke lapangan untuk menyelidiki persoalan ini.