KPK Diminta Lupakan Saja Nunun
Rabu, 03 November 2010 – 15:55 WIB

KPK Diminta Lupakan Saja Nunun
JAKARTA - Petrus Selestinus, kuasa hukum politisi PDIP tersangka kasus traveller's cheque (TC), meminta agar KPK melupakan saja Nunun Nurbaeti Dorodjatun. Hal ini katanya, jika memang benar KPK ingin mengusut tuntas kasus suap TC Deputi Gubernur Senior (DGS) BI 2004.
Menurut Petrus, KPK selama ini terkesan berlindung di balik kondisi Nunun yang lupa berat dan tidak jelas keberadaannya, untuk menutupi ketakutan KPK membongkar kasus TC. Soalnya katanya, dalam kasus TC, ada dugaan kuat petinggi partai politik (parpol) juga terlibat.
"Kita curiga, kenapa lupa beratnya Nunun dijadikan alasan. Sudah tahu lupa berat dan tidak ada di rumahnya, tetapi KPK masih kirim panggilan ke rumahnya. Untuk apa?" ujarnya, Rabu (3/11), di Gedung KPK.
Ditambahkan Petrus, KPK mestinya mengembangkan kasus ini dengan meminta keterangan pihak lain di perusahaan Nunun, atau menyita pembukuan perusahaan. Sebab katanya, berdasarkan keterangan saksi Ari Malangjudo, aliran cek berasal dari perusahaan Nunun. Sementara di perusahaan tersebut terdapat banyak pihak lain yang bisa ditanyai. "Di perusahaan Nunun ada komisaris utama, direktur 1, direktur 2, ada yang urusin uang, tetapi tidak pernah ditanya," katanya.
JAKARTA - Petrus Selestinus, kuasa hukum politisi PDIP tersangka kasus traveller's cheque (TC), meminta agar KPK melupakan saja Nunun Nurbaeti Dorodjatun.
BERITA TERKAIT
- Tanggapi Tagar #KaburAjaDulu, Boni Hargens: Prabowo-Gibran Sangat Menghargai Kritik
- Bantah Suap Hakim, Pengacara Ronald Tannur Minta Maaf kepada Heru Hanindyo
- Prabowo & Gibran Kompak Hadir Penutupan Kongres Demokrat, Lagu Kamu Ngga Sendirian Berkumandang
- Ratusan Kader Demokrat Sambut Kehadiran Mbak Puan & Bambang Pacul di Penutupan Kongres ke VI
- BHR Outlook 2025, SETARA Institute Identifikasi 10 Isu Prioritas Bisnis & HAM di Indonesia
- KPK Ancang-ancang Ambil Tindakan Terkait Laporan Suap Pemilihan Pimpinan DPD