KPK Diminta tak Lupakan Kasus Emir Moeis

JAKARTA - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Emir Moeis telah menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Juli 2012 dalam kasus dugaan suap pengurusan anggaran pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, tahun anggaran (TA) 2004.

Namun, menurut Wakil Ketua Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, hingga saat ini kasus yang melibatkan Emir itu tidak terdengar lagi gaungnya. Ia mendesak KPK segera memeriksa  Emir Moeis dan memprioritas untuk menyelesaikan kasusnya.

"Belum ada kemajuan lanjutan berarti sehingga membuat masyarakat berpikir KPK stagnan. KPK harus periksa Emir dan usut pelaku lainnya. Jangan terkesan seperti dilupakan," kata Emerson saat dihubungi di Jakarta, Rabu (9/1).

Dalam kasus ini, tutur Emerson, konstruksi kasus yang disangkakan terhadap Emir sudah sangat jelas. Menurutnya, jika Emir diduga menerima suap sekitar Rp2,8 miliar tentu uang tersebut tidak datang begitu saja. Menurutnya, penyuap yang berasal dari PT Alstom Indonesia harus dimintai pertanggungjawaban, diperiksa, dan ditetapkan sebagai tersangka.