KPK Diminta Telusuri BUMN Merugi

KPK Diminta Telusuri BUMN Merugi
Kantor Kementerian BUMN. Foto: Ricardo/JPNN

"Kami harus kritisi mengapa dan apa penyebab BUMN-BUMN tersebut tetap mengalami kerugian cukup besar," ujar Hamdhani.

Anggota Fraksi Partai Nasdem itu menyatakan, BUMN yang merugi tidak bisa lagi beralasan karena adanya inefisiensi.

Apalagi menyamaratakan penyebab adanya sumber inefisiensi, yang umumnya berakar pada tata kelola, sumber daya manusia, dan teknologi.

Menurutnya, bisa amati beberapa BUMN yang merugi tersebut ternyata memiliki angka belanja pegawai melebihi 40 persen sehingga ada inefisiensi penggunaan tenaga kerja.

Sementara usaha sejenis di sektor swasta sudah jauh lebih efisien, dengan memaksimalkan SDM yang lebih handal, hingga investasi mesin-mesin dan adopsi teknologi yang lebih maju.

"Jika tidak ada terobosan dan langkah radikal untuk merestrukturisasi kelembagaan prioritas usaha, BUMN akan makin kalah jauh bersaing," ujar Hamdhani.

Hamdhani juga menyoroti soal struktur BUMN yang terlalu gemuk, dengan jumlah direksi dan komisaris yang banyak.

Menurut dia buat apa terlalu gemuk strukturnya, jika hanya untuk mengakomodasi masuknya orang-orang “titipan”.

Laba BUMN pada 2017 juga mengalami kenaikan menjadi Rp 187 triliun dan meningkat daripada capaian 2014 yang sebesar Rp 143 triliun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News