KPK Diminta Tidak Berpolitik Soal Kartu Prakerja

jpnn.com, JAKARTA - Kader Golkar Syamsul Rizal menanggapi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal temuan sejumlah permasalahan pada program kartu prakerja.
Ia meminta meminta KPK untuk tidak bermain politik. Idealnya, kata Syamsul, KPK diam dan bekerja.
“Lakukan saja penyelidikan jika memang terindikasi hasil penyelidikan maka silahkan naik segera ke penyidikan, bukan kemudian membuat polemik yang akibatnya membuat Ketua Umum Partai Golkar seperti lagi mau digiring ke sanksi sosial atau peradilan rakyat, istilah saya,” ujar Syamsul Rizal, Senin (22/6).
Syamsul juga menegaskan, kinerja KPK itu bukan diukur dari jumlah berita. Tetapi berapa jumlah kasus besar yang sudah KPK lakukan penyelidikan dan penyidikan sampai pada peradilan.
Jika sebuah kasus masih bersifat perception of innocent, KPK sebaiknya tidak terburu-buru membuat polemik melalu informasi publik.
Kader Golkar, Samsul Rizal. Foto: dok. pribadi
“Selain masalah kartu prakerja saya mau tanya kepada KPK, sudah sejauh mana KPK menyelesaikan masalah besar seperti kasus Emiten Krakatau Steel, Kasus Mandiri, Kasus Garuda, BLBI, dan lain-lain. Masih banyak kasus besar yang merugikan negara ini,” ujar Syamsul.
Menurut Syamsul, salah satu tugas KPK selain memberantas korupsi juga membantu kondisi Indonesia yang sedang terpuruk secara moneter.
Kader Golkar Syamsul Rizal meminta KPK untuk tidak bermain politik soal kartu prakerja.
- Penjelasan KPK soal Pemeriksaan Ahmad Ali di Kasus Pencucian Uang Rita Widyasari
- KPK Sebut Ahmad Ali Datangi Pemeriksaan Penyidik Kasus Rita Widyasari di Banyumas
- Anak Menkum Supratman dan Ahmad Ali Dilaporkan ke KPK terkait Pemilihan Pimpinan MPR dan DPD
- Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri Berikan Penjelasan, Silakan Disimak
- KPK Ungkap Aliran Uang Direktur Summarecon ke Pejabat Pajak soal Gratifikasi Rp21,5 M
- Sidang Korupsi Retrofit, Ahli: Tidak Ada Keterkaitan antara Kerugian Negara dan BUMN