KPK Diminta Tindak Mafia Anggaran

JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini, mafia anggaran memang ada.  Koordinator ICW Bagian Anggaran Abdullah dahlan memberi contoh mulai terkuaknya kasus dugaan suap yang melibatkan Sesmenpora. "Misalnya dalam kasus Sesmenpora, dimana pemenang tender bisa diatur," kata Abdullah Dahlan, Koordinator ICW Bagian Anggaran, saat diskusi terbatas bertema Mangatasi Mafia Anggaran, di Jakarta, Senin (27/6).

Begitu juga dengan dengan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut dia, apa yang diungkap oleh anggota DPR, Wa Ode Nurhayati, juga mengkonfirmasi bahwa praktek calo anggaran itu, kongkrit adanya.

"Jika pembahasan anggaran di luar APBN yang mekanisme pembahasannya sudah ditetapkan, itu bisa saja ada mafia anggaran," kata Abdullah.

Begitu juga, lanjut dia, jika pembahasan anggaran tidak pernah terbuka, serta indikator daerah penerima tidak pernah jelas, maka terbuka peluang untuk 'dipermainkan'.  Wewenang DPR yang terlalu jauh, juga membuka peluang terjadi mafia anggaran. "Politisi secara tidak langsung diberikan mandat oleh partai politik, untuk mengambil keuntungan dari kebijakan," katanya.