KPK Diminta Tindak Mafia Anggaran
Senin, 27 Juni 2011 – 18:57 WIB
Karena itulah, Abdullah Dahlan mengaku tidak kaget jika parti cenderung membiarkan atau bahkan melindungi kadernya yang bermasalah, seperti dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlit yang melibatkan Sesmenpora. "Karena partai juga mendapat keuntungan," ungkapnya lagi.
Baca Juga:
Praktek-praktek sejenis sulit dihilangkan, lanjutnya, karena partai politik tidak punya kemandirian dalam hal keuangan. "Saya minta KPK aware pada dimensi persoalan semacam ini," kata Abdullah. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini, mafia anggaran memang ada. Koordinator ICW Bagian Anggaran Abdullah dahlan memberi contoh
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Penembakan Siswa SMK oleh Oknum Polisi Cederai Rasa Keadilan Masyarakat
- Hak Konstitusional Firli Bahuri Harus Dihormati
- Jenderal Polri Menjamin Penanganan Kasus Penembakan Siswa Semarang Transparan
- Katarina Minta Jaksa Segera Eksekusi Pelaku Pemalsuan Akta Setelah Kasasi Dikabulkan
- Pensiunan Notaris Diduga Dikriminalisasi dengan Sengketa Perdata yang Dipidanakan
- Kebakaran Melanda Rumah Padat Penduduk di Tanah Abang, Ini Dugaan Penyebabnya