KPK Diminta Tindaklanjuti 15 Perusahaan Tambang yang Salahi Aturan

Sayangnya, Masykur enggan menyebutkan di daerah mana 15 perusahaan yang dimaksud. Sebab, ia beralasan, ini masih akan dikonsutasikan kepada KPK. "Karena ini sedang proses pro justisia, biasanya agak lebih akurat, sehingga dengan demikian tidak sebebas kalau kita memeriksa di PPK," kata dia.

Mantan Politikus PKB itu memastikan ada potensi kerugian negara dalam masalah ini. "Nanti dulu, pokoknya saya konsultasi dulu," paparnya. (boy/jpnn)