KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rencana Gedung Baru DPR

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf meminta KPK menindaklanjuti kesaksian Ketua DPR Marzuki Alie mengenai adanya dugaan praktek korupsi dalam rencana proyek pembangunan gedung baru DPR.

“Sepatutnya KPK melakukan penyelidikan atas kesaksian Marzuki Alie terkait rencana proyek pembangunan gedung baru DPR. Meski proyek tersebut dibatalkan kalau ada unsur suap dan korupsinya, harus diselidiki,” kata Maswadi Rauf, saat dihubungi wartawan, Selasa (28/9).

KPK harus menelusuri siapa saja anggota-anggota DPR yang diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan terutama BUMN. ”Marzuki kan mengatakan bahwa dia sudah melapor ke Menteri BUMN saat itu Mustafa Abu Bakar bahwa direksi-direksi BUMN itu sudah menyuap untuk mendapatkan proyek itu dan jumlahnya tidak kecil. Jadi selidiki dong, masak didiamkan hanya karena proyek itu dibatalkan,” tegasnya.

Menurut Maswadi, untung proyek tersebut dibatalkan, kalau tidak kerugian negara akan lebih banyak lagi. ”Karena kritik masyarakat yang keras menentang rencana pembangunan itu, maka rencana tersebut  dibatalkan. Coba kalau jalan terus, apa tidak membuat negara makin rugi?KPK jangan hanya menyelidiki kasus yang proyeknya berjalan,” imbuhnya.

Penelusuran kasus ini sendiri menjadi sangat penting karena menurutnya ditenggarai seluruh pembangunan gedung negara lainnya yang dibangun oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kepentingan umum juga syarat korupsi.

“Kalau ini bisa dibongkar maka seluruh pembangunan yang dilakukan negara bisa dibongkar. Ini juga akan membuka permainan pembangunan gedung sampai ke daerah. Kita tahu banyak gedung pemerintah yang harganya diluar batas normal yang sudah ditempatkan seperti gedung Mahkamah Konstitusi yang mahal dan sempat ramai dibicarakan. Gedung MK bahkan lebih mahal dari gedung DPR itu kalau dihitung harga satuannya,” ujar dia.

Sebelumnya Ketua DPR, Marzuki Alie mengatakan saat dirinya diminta keterangan oleh KPK beberapa waktu lalu untuk tersangka Anas Urbaningrum, dia ditanyakan juga mengenai rencana pembangunan gedung baru DPR. Marzuki mengaku dirinya mengetahui itu justru karena ada fraksi yang mendatanginya untuk melaporkan adanya pembagian tidak merata. Fraksi tersebut mengira bahwa Marzuki yang mengatur pembagian tersebut yang menurut pengakuan Marzuki membuat dirinya kaget karena dirinya sama sekali tidak tahu soal itu.

Marzuki marah dan meminta Meneg BUMN untuk menindak para direksi BUMN yang telah melakukan penyuapan meski proyek tersebut belum dilaksanakan dan masih menjadi kontroversi. Marzuki mengakui dari informasi yang didapatkannya dari penyidik KPK, dirinya ditanyakan hal itu karena salah satu tersangka kasus korupsi Hambalang yang juga dikenal sebagai orang dekat Anas Urbaningrum sempat menemuinya meski tidak ada pembicaraan khusus terkait proyek di DPR. (fas/jpnn)