KPK Dinilai Melempem Usut Rekening Gendut 2 Kepala Daerah

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida menilai sinyal dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad tentang ada dua nama yang masuk dalam daftar pemilik rekening gendut yakni Nur Alam (Gubernur Sulawesi Tenggara) dan Fauzi Bowo (mantan Gub DKI Jakarta yang saat ini jadi Duta Besar RI di Jerman) sangat terlambat.

"Sinyal dari Samad ini sebenarnya sangat lamban, karena jika tidak keliru laporan dari PPATK sudah disampaikan ke KPK dua tahun lalu. Tapi pihak KPK terus saja mengabaikannya," kata La Ode Ida, Selasa (16/12).

Lamanya penyampaian sinyal tersebut menurut Ida, ini memang aneh. "Pihak KPK pun perlu dicurigai bahwa selama ini 'bermain mata' atau 'masuk angin' dalam menyikapi kepala daerah pemilik rekening gendut itu," ujar Ida.

Menurut mantan senator asal Sulawesi Tenggara itu, KPK mengeluarkan sinyal tentang dua rekening tambun tersebut setelah gebrakan Jaksa Agung M Prasetyo. "Jadi pantas Abraham Samad terkesan 'keberatan' M Prasetyo jadi Jaksa Agung karena gebrakannya sangat mengejutkan dan sebaliknya KPK melempem," ujar dia.

Andai saja tidak ada gebrakan pihak Kejaksaan Agung menyorot sejumlah kepala daerah pemilik rekening gendut itu, mungkin saja pihak KPK akan terus mendiamkannya. "Ini artinya, sangat jelas pihak KPK memberantas korupsi dengan tebang pilih," tegasnya.

Apalagi terhadap para politisi yang terindikasi korup yang selama ini sudah pernah dipanggil beberapa kali sebagai saksi, menurut Ida, niscaya tidak akan ditindaklanjuti. Maklum sebagian mereka berharap untuk dipilih lagi di DPR, sehingga harus melindungi politisi korup.

"Inilah risiko dari jabatan yang ditransaksikan oleh sebagian oknum penegak hukum, sehingga jangan pernah membayangkan akan ada efek jera terhadap pemberantasan korupsi," tegasnya.

Karena itu, dia mendesak Kejaksaan Agung dan KPK segera memprosesnya. "Tangkap langsung para pejabat perampok itu, dan masukan ke dalam sel tahanan. Apalagi saya diinfokan, bahwa mereka sedang intens melobi pihak KPK dan Kejagung melalui jaringan keluarga, pertemanan, parpol sampai pada disebutnya figur petinggi di negeri ini untuk melunakkan atau memperlambat gerak penegak hukum," pungkasnya.(fas/jpnn)