KPK Disetori Data Tambahan Dugaan Korupsi di Pamekasan

Laporan tentang dugaan korupsi dana bencana di Pamekasan itu disampaikan MPM ke KPK pada awal September lalu. Dugaan korupsi itu berawal dari pencairan dana APBN Rp 4,3 miliar melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP), untuk bantuan bencana kepada Pemkab Pamekasan.

Dana yang dicairkan tahun 2011 tersebut didasarkan pada asumsi bahwa Pemkab Pamekasan sudah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Padahal menurut MPM, BPBD Pamekasan baru dibentuk tahun 2012. 

Karenanya MPM menganggap aneh jika belum ada intansinya tapi sudah dicairkan dananya. Terlebih lagi dalam dua tahun ini belum pernah ada bencana besar di salah satu kabupaten di Pulau Garam itu.(jpnn)