KPK Disomasi Gara-gara Belum Periksa Ibas

jpnn.com - JAKARTA -- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena belum memeriksa Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.
Nama Ibas disebut mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis menerima aliran dana dari Grup Permai sebesar USD 200 ribu. Pemberian uang kepada Ibas terkait dengan dana Kongres PD tahun 2010 di Bandung.
Boyamin menyatakan, KPK seharusnya segera memeriksa Ibas sebagai saksi untuk didalami peran aktif maupun pasif dalam kasus Hambalang sehingga jelas apakah Ibas terlibat atau tidak. "Apalagi di Kongres Demokrat dia kan jadi Steering Comitte," katanya di KPK, Jakarta, Rabu (29/1).
Selain itu, Boyamin juga mempermasalahkan masih berstatusnya Andi Zulkarnaen Mallarangeng atau Choel Mallarangeng sebagai saksi. Padahal berdasar keterangan saksi menyebutkan Choel diduga turut menerima aliran dana kasus Hambalang.
"Semestinya KPK segera menaikkan statusnya ke tahap penyidikan sebagai tersangka," kata Boyamin.
Ia mengatakan, terhadap PT Adhi Karya selaku pemenang tender proyek Hambalang belum juga dilakukan penyidikan sebagai badan hukum. Selama ini, PT Adhi Karya hanya disidik sebatas pelaku pribadi.
"Semestinya juga KPK segera meningkatkan status PT AK ke tahap penyidikan sebagai tersangka sebagaimana Kejaksaan Agung menetapkan tersangka pada PT Indosat dan PT IM2 dalam kasus dugaan korupsi frekuensi 3G," ujar Boyamin.
Boyamin mengaku memberi tenggat waktu sampai akhir Februari 2014 kepada KPK untuk menuntaskan tiga hal tersebut. Jika tidak, dia mengancam akan mempraperadilkan KPK. "Kalau tidak kita gugat KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," tandasnya. (gil/jpnn)
JAKARTA -- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman melayangkan somasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Panggil Ketum PP Japto dan Ahmad Ali sebagai Saksi Kasus TPPU Rita Widyasari
- Banyak Penyelenggara MICE Batalkan Acara di JCC, Ini Alasannya
- Petrokimia Gresik Pertahankan Proper Emas Kementerian Lingkungan Hidup Selama 4 Tahun
- Regulasi THR Bagi Mitra Pengemudi Online Dinilai Menghambat Pertumbuhan Industri
- Usut Kasus Pajak, KPK Periksa Pihak Matahari Store hingga BPR Cita Makmur Lestari
- Terima Gratifikasi Rp21,5 Miliar, Eks Pejabat Pajak Ini Jadi Tersangka KPK