KPK Ditantang untuk Berani Proses Miranda

JAKARTA - Pengacara Nunun Nurbaeti, Partahi Sihombing, menepis anggapan bahwa kliennya menjadi pihak yang aktif memberi suap kepada anggota DPR periode 1999-2004 demi memenangkan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia. Menurut Partahi, secara hukum Nunun tidak terbukti sebagai pemberi suap.

"Bu Nunun kan tidak terbukti secara hukum sebagai pemberi karena harus dibuktikan kapan dan di mana, dan siapa juga saksi bahwa Bu Nunun memang menyuruh Arie Malangjudo (kurir yang menyerahkan travellers cheque ke anggota DPR)," ucap Partahi saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (15/9).

Menurutnya, di Pengadilan Tipikor justru sudah terbukti uang suap yang diterima anggota Dewan untuk pemenangan Miranda. Karenanya Partahi justru menantang KPK untuk memroses Miranda Gultom.

"Toh KPK sudah berani menjadikan empat tersangka pertama (Dhudie Makmun Murod, Hamka Yandhu, Udju Djuhaeri dan Endin AJ Soefihara) menjadi terpidana. Artinya, Pengadilan Tipikor bisa membuktikan bahwa ada kaitan penerimaan uang dengan kemenangan Miranda Gultom. Kalau para anggota DPR dikatakan menerima untuk kepentingan (pemenangan) Miranda, ya segera saja Miranda diproses," desaknya.