KPK Ditantang Usut Lagi Kasus Sumber Waras

jpnn.com, JAKARTA - Kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) dan lahan Cengkareng tak terselesaikan di 2018. Sejumlah pihak pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan persoalan itu di 2019. 

 “KPK punya tanggungjawab besar menyelesaikannya, kalau tidak mau disebut tidak bernyali mengusut kasus tersebut,” ujar Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad, Selasa (1/1).

Syaiful berharap, Pemprov DKI Jakarta pro aktif agar kasus ini diproses secara hukum. Sehingga tidak menjadi preseden buruk bagi pemprov. “Karena justru bisa dianggap melakukan pembiaran, bahkan melindungi dugaan korupsi ini. Kasus ini harus terus diblow-up sehingga tidak dilupakan,” tegas dia.

Di sisi lain, Politisi Partai Gerindra Inggard Joshua mendukung Pemprov DKI Jakarta membatalkan pembelian lahan RSSW. Ia menilai, pembelian lahan itu sudah bermasalah sejak awal. “Pemprov sudah sepatutnya menyelamatkan kerugian daerah, yang ditimbulkan akibat pembelian lahan dengan nilai mencapai Rp 800 miliar tersebut,” ujar Inggard, dalam diskusi, beberapa waktu lalu.

Dia mengungkapkan, langkah Pemprov DKI sudah benar. Namun perlu direalisasikan secepatnya pembatalan pembelian lahan itu. Pemprov tidak perlu takut untuk permasalahan RSSW.

Sebab berdasarkan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), telah ditemukan potensi kerugian negara berupa kelebihan bayar sebesar Rp 191 miliar. "Temuan BPK tidak bisa kadaluwarsa, walau sudah berjalan lama. Jadi tidak ada pilihan lain, kecuali melaksanakan putusan tersebut," kata Inggard.

Sebelumnya, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, tengah membicarakan proses pembatalan pembelian lahan RSSW. Rencananya, di lahan itu akan dibangun Rumah Sakit Kanker dan Jantung.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) Rp 800 miliar. Dana pembelian lahan itu dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014, era mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (wok)