KPK Dorong Setiap Parpol Dijatah Rp 1 Triliun, Besar Banget Brooo
Yang jadi masalah, para legislator itu menjadi sapi perahan partai dan konstituen.
''Banyak yang meminta bantuan ke mereka. Mulai dari acara pertemuan sampai khitanan. Kan tidak mungkin hal itu dipenuhi dari uang yang tiap bulan diberikan pada istrinya,'' canda Saut.
Lantaran tak mungkin diambilkan dari gaji, para legislator pun cari pendapatan tak resmi. ''Akhirnya ya minta sana-sini yang sumbernya tidak jelas,'' ujarnya.
Meskipun diperuntukan bagi konstituennya, namun penggunaan dana parpol harus diaudit. Siapapun politikus yang memanfaatkan dana itu harus bersedia diaudit.
''Ini juga pembelajaran bagi mereka untuk terbuka dan transparan,'' katanya. Namun rasanya praktek tersebut sulit dilakukan.
Sebab untuk sekedar menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)-nya saja, banyak politikus yang sengaja berkelit.
Dalam kunjungannya ke Jawa Pos kemarin, Saut banyak memaparkan konsep pencegahan yang dilakukan KPK.
Komisi antirasuah itu kini terus menggalakan keterlibatan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Salah satunya seperti acara Festival Lagu Suara Antikorupsi 2016.
SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar pemerintah menambah dana untuk partai politik. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Hasil Pilkada 8 Daerah dengan Calon Tunggal Digugat ke MK, Pertanda Apa?
- Banyak Banget, Ada 312 Hasil Pilkada yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Prabowo Subianto jadi Teladan Masyarakat untuk Gigih Berjuang Capai Mimpi