KPK Duga Dirut PT PAL Kecipratan Duit Haram Skandal PTDI

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Direktur Utama PT PAL Indonesia Budiman Saleh kecipratan aliran dana dari perkara korupsi penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia tahun 2007-2017. Sebelum menjabat sebagai dirut PT PAL Indonesia, Budiman merupakan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PTDI.

Budiman diduga turut bersama-sama sejumlah direksi PT Dirgantara Indonesia, yakni Budi Santoso selaku Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia dan sejumlah pejabat lainnya menerima aliran uang Rp 96 miliar. Uang tersebut diterima direksi PT Dirgantara Indonesia dari enam perusahaan yang menjadi agen penjualan dan pemasaran PT Dirgantara Indonesia.

"Bahwa setelah keenam perusahaan mitra atau agen tersebut menerima pembayaran dari PT Dirgantara Indonesia, terdapat permintaan sejumlah uang baik melalui transfer maupun tunai sekitar Rp 96 miliar,," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (12/6).

Firli menerangkan, kasus korupsi ini bermula pada awal 2008, saat Budi Santoso bersama-sama dengan beberapa petinggi PTDI kala itu menggelar rapat mengenai kebutuhan dana untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya.

Dalam rapat itu dibahas juga mengenai biaya entertaintment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan.

"Selanjutnya Tersangka BS (Budi Santoso) mengarahkan agar tetap membuat kontrak kerja sama mitra atau keagenan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, namun sebelum dilaksanakan, Tersangka BS meminta agar melaporkan terlebih dahulu rencana tersebut kepada pemegang saham yaitu Kementerian BUMN," katanya.

Setelah sejumlah pertemuan, disepakati kelanjutan program kerja sama mitra atau keagenan dengan mekanisme penjunjukkan langsung. Selain itu, dalam penyusunan anggaran pada rencana kerja dan anggaran perusahaan PT Dirgantara Indonesia, pembiayaan kerja sama tersebut dititipkan dalam sandi-sandi anggaran pada kegiatan penjualan dan pemasaran.

Selanjutnya, Budi Santoso menyiapkan administrasi dan koordinasi proses kerjasama mitra atau keagenan. Kemudian, mulai Juni 2008 hingga 2018, dibuat kontrak kemitraan atau agen antara PT Dirgantara Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.