KPK Dukung BP DAU Independen

Jasin mengungkapkan hal tersebut terkait dengan perkembangan tim KPK usai mendatangi Depag pekan lalu. Saat itu, tim  pencegahan KPK membicarakan hal-hal teknis untuk mengurangi peluang penyelewengan. KPK juga turut membantu menciptakan good governance di departemen itu. Meski demikian, kata Jasin, penindakan yang  dilakukan KPK tetap berjalan beriringan. "Tetap jalan saja," ungkapnya.

   

Bagaimana dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Jasin juga berharap penyelenggaraan haji juga dilakukan dengan profesional. "Perlu diatur supaya jalannya tidak tumpang tindih," ungkapnya.

     

Sebelumnya, KPK mengeluarkan berbagai masukan setelah berdiskusi dengan Direktorat BPIH dan Sekjen Depag Bahrul Hayat. Salah satu di antaranya, mengembalikan pengelolaan DAU kepada negara, sekaligus menyerahkan sistem pertanggungjawaban kepada publik. "Kami minta Menag mencabut apa yang melegalkan penerimaan itu," jelas Wakil Ketua KPK Haryono Umar.

Itu merupakan tindak lanjut atas laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melaporkan dugaan penyimpangan aliran DAU ke kantong Menteri Agama Maftuh Basyuni berdasar sebuah permenag. (git)