KPK Dukung Tim Anti-korupsi Pemprov Sumut

Hal sederhana lain yang bisa dilakukan oleh tim ini, antara lain memperbaiki pelayanan masyarakat, seperti misalnya dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Kalau sudah ada Tim Pencegahan Korupsi tapi membuat KTP saja masih ada pungutan, ya percuma saja," ulasnya.

KPK, tambah Haryono, akan memberi acungan jempol kepada tim ini bila mampu menekan atau bahkan menghilangkan kebiasaan mark up pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemda.

Haryono mengatakan, meski pun pemda tidak memiliki hirarki struktural dengan KPK, pihaknya siap memberikan fasilitasi kepada tim tersebut. Tim dari KPK siap dikirim bila diminta guna memberikan panduan upaya pencegahan. "Misalnya, bagaimana mekanisme pengadaan barang dan jasa yang tidak melanggar aturan dan celah-celah apa saja yang sering dimanfaatkan orang untuk melakukan korupsi. Kami siap memberikan fasilitasi," terang Haryono. (sam/JPNN)