KPK Enggan Terlibat Urusan Internal Golkar

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie akan mengundang Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi saat perhelatan Musyawarah Nasional PG yang rencananya dihelat April 2016. 

Kehadiran KPK dan Polri diharapkan dapat mencegah dan mengantisipasi politik uang dalam munas yang salah satu agendanya memilih ketum baru tersebut. Lalu bagaimana tanggapan KPK? 

Sepertinya, KPK mengisyaratkan enggan mengurusi persoalan internal PG. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan, KPK tidak punya kewenangan untuk ikut terlibat dalam internal affairs partai politik. "Kami tidak akan terlibat, itu urusan partai," ujar Laode kepada wartawan, Jumat (26/2). 

Namun demikian, akademisi Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, itu berharap agar tidak ada praktik money politik dalam setiap perhelatan partai. "(Berlaku) di semua partai politik termasuk Golkar," beber Laode. 

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengakui bahwa pihaknya menangkap sinyal-sinyal money politic jelang Munas PG. "Bahkan kami menangkap jumlah yang bakal beredar itu berapa," ujar Saut, Sabtu (30/1) lalu. (boy/jpnn)