KPK Garap Direktur AP II untuk Saksi Suap Proyek BHS
![KPK Garap Direktur AP II untuk Saksi Suap Proyek BHS](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2017/03/10/3db4a2e0a130b975d23adff861b41664.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Operasi dan Pelayanan PT Angkasa Pura II Ituk Herarindri pada hari ini (27/8). Penyidik KPK akan mencecar Ituk sebagai saksi kasus suap proyek baggage handling system (BHS) yang menyeret Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam (AYA).
“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AYA,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak swasta bernama Iqbal Martin. Sebagaimana Ituk, Iqbal juga menjadi saksi bagi Andra.
BACA JUGA: Terjaring OTT KPK, Dirkeu AP II dan Staf PT INTI Jadi Tersangka
KPK telah menetapkan Andra dan staf PTIndustri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) Taswin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek BHS. Andra selaku penerima suap, sedangkan Taswin pemberinya.
Andra diduga mengarahkan PT Angkasa Pura Propertindo (APP) untuk menunjuk langsung PT INTI sebagai penggarap proyek BHS. Proyek bernilai Rp 86 miliar ini merupakan proyek yang dioperasikan oleh PT APP.
Andra disinyalir telah mengarahkan Executive General Manager Divisi Airport Maintainance Angkasa PuraII Marzuki Battung untuk menyusun spesifikasi teknis terkait proyek tersebut. Padahal, berdasarkan penilaian tim teknis PT APP, harga penawaran PT INTI terlalu mahal.
KPK juga menduga Andra mengarahkan Direktur PT Angkasa Pura Propertindo Wisnu Raharjo mempercepat penandatanganan kontrak dengan PT INTI. Tujuannya agar uang muka segera cair sehingga PT INTI bisa menggunakannya sebagai modal awal.
KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Operasi dan Pelayanan PT Angkasa Pura II Ituk Herarindri terkait kasus suap yang menyeret Andra Y Agussalam.
- Tim Hukum PDIP Adukan Rossa Purbo ke Dewas KPK, Hasto: Kami Bukan Melawan
- KPK, Kejagung, Polri Didemo Lagi, Desak Usut Tuntas Kasus Hasto
- Kasus Hasto Harus Dijadikan Momen Hukum Tak Bisa Dipermainkan Penguasa
- KPK Sita Deposito Rp6,4 Miliar dalam Penggeledahan Terkait Dugaan Korupsi di PT INTI
- Sekjen PDIP Hadiri Undangan Pemeriksaan KPK
- Taat Hukum, Hasto Bakal Hadiri Panggilan KPK pada 13 Januari 2025