KPK Geledah Rumah Bupati Karawang

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap rumah pribadi Bupati Karawang, Ade Swara.
Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi berupa pemerasan Surat Peryataan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT Tatar Kertabumi yang menyeret Bupati Karawang, Ade Swara dan istrinya, Nur Latifah sebagai tersangka.
”Terkait penyidikan kasus bupati karawang dan istri, penyidik melakukan geledah di kediaman pribadi bupati karawang di Jl. Japati Nomor 2 Bandung,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi di kantor KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/8).
Penggeledahan sambung Johan dilakukan sekitar empat setengah jam. Dari penggeledahan, KPK menyita sejumlah dokumen penting.
”Geledah dimulai pukul 12.00 WIB dan selesai pukul 16.30 WIB. Ada sejumlah dokumen yang disita,” tandas Johan tanpa menjelaskan lebih detail dokumen yang dimaksud.
Diketahui terkait dugaan korupsi berupa pemerasan terkait pengurusan izin Surat Peryataan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT Tatar Kertabumi Karawang, Jawa Barat, KPK sudah menetapkan Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah sebagai tersangka.
Keduanya diduga melakukan pemerasan terhadap PT Tatar Kertabumi sebanyak Rp 5 miliar. Pemerasan terkait PT Tatar Kertabumi yang hendak meminta izin menyang pembangunan Mall di Karawang.
Oleh KPK, Ade dan Nur Latifah disangkakan melanggar Pasal 12 e atau Pasal 23 Undang-Undang (UUNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 jo Pasal 55 KUHP. (flo/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap rumah pribadi Bupati Karawang, Ade Swara. Penggeledahan dilakukan terkait
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pelapor Klaim Miliki Bukti Kuat Dugaan 4 Kasus Korupsi Jampidsus
- Terbukti Bersalah, Pengusaha Ted Sioeng Divonis 3 Tahun Penjara
- Bea Cukai dan Polri Temukan 1,88 Kuintal Sabu-Sabu di Kebun Sawit di Aceh Tamiang
- Pangkas Ketimpangan Pembangunan, Ahmad Luthfi Tarik Investor ke Jateng Bagian Selatan
- Jadi Kuasa Hukum Hasto, Febri Diansyah Bongkar 4 Poin Krusial di Dakwaan KPK
- MenPAN-RB Rini Dinilai Gagal, Prabowo Harus Batalkan Penundaan Pengangkatan PPPK 2024