KPK Gunakan RTM, Menhukham Tak Keberatan

JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsudin, yakin tidak akan ada intervensi-intervensi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait keputusan untuk meminjam Rumah Tahanan Militer (RTM) milik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Amir meyakini, keputusan KPK menggandeng TNI itu hanya didasari oleh kurangnya fasilitas ruang tahanan.

“Saya kira tidak mungkin ada intervensi kebijakan-kebijakan militerisasi. Tidak ada. Saya kira itu hanya itikad baik saja, digunakan sarana yang sedang tidak terpakai,” kata Menkumham kepada wartawan, di gedung parlemen, di Jakarta, Rabu (19/9).

           

Ia justru berharap Memorandum of Understanding (MoU) antara KPK dan TNI soal peminjaman RTM tak diributkan. Amir beralasan,  daripada membangun fasilitas baru yang realisasinya masih lama, lebih baik sekarang memanfaatkan ruangan kosong yang memang fungsi awalnya untuk rutan.

“Sekarang begini, ada suatu tempat atau ruangan yang tidak digunakan, apa salahnya dimanfaatkan? Jangan terlalu ditarik ke sana-kemari. Tidak digunakan saat ini oleh TNI, itu negara juga yang punya,” kata Amir.