KPK Harus Berani Tebang Pilih

JAKARTA - Sejak berdiri pada 2003, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang sudah cukup banyak memenjarakan koruptor. Namun KPK masih tetap dikritik karena baru menangani kasus korupsi-korupsi kecil.

Sosiolog Imam B Prasodjo menyatakan, seharusnya KPK menangani kasus korupsi berskala besar. “KPK tidak cocok menangani kasus kecil. Yang kecil-kecil diserahkan saja pada Kejaksaan dan Kepolisian,” kata Imam dalam sebuah diskusi di DPD RI, Kamis (27/8).

Lebih lanjut Imam menyebutkan empat jalur utama transaksi korupsi. Pertama, jalur grand corruption dimana elit politik menggunakan kekuasaannya untuk melaksanakan kebijakan nasional demi kepentingan dirinya (kelompoknya) di atas tanggungan rakyat. Yang kedua, bureaucratic corruption, yaitu perilaku korup yang dilakukan oleh para birokrat dalam berhubungan dengan elit politik maupun publik.

Ketiga, judicial corruption, yakni perilaku korup polisi, jaksa, dan hakim yang melakukan jual beli kasus hukum. Keempat, transaksi korup yang mengakibatkan perilaku pengambilalihan para anggota legislative berpihak pada kepentingan pihak-pihak yang menyogok.