KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya sedang mengincar aset anggota DPR RI Anwar Sadad yang dibeli memakai uang hasil kasus dugaan rasuah dana hibah di Pemprov Jawa Timur.
KPK pun memeriksa sejumlah saksi terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim tahun anggarab 2021-2022.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap tiga swasta, yakni Nur Ridho Fauzi, Siska Kusno, Saifudin, serta pengurus rumah tangga Siska Kusno dan karyawan swasta Fong Robert Pongawa untuk mendalami isu tersebut.
"Pemeriksaan dilakukan BPKP Perwakilan Prov. Jatim Jl. Raya Bandara Juanda No. 38 Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur," kata Tessa.
"Saksi semuanya hadir dan didalami terkait dengan jual beli kepemilikan aset untuk tersangka penerima berinisial AS," tambah Tessa.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengambil tindakan tegas apabila anggota DPR RI periode 2024-2029 Anwar Sadad terus mangkir dari pemeriksaan.
Anwar pernah dipanggil KPK terkait kasus korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2021-2022.
Anwar Sadad yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini sebelumnya telah dipanggil penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi pada 22 Oktober 2024.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap tiga swasta.
- KOPRABU Desak Aparat Tindak Tegas Dugaan Mafia Tanah SS, Masyarakat Diminta Waspada
- Barisan Pembaharuan: Semua Pihak Harus Hormati KPK Tahan Hasto
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- Munas III Forkonas PP DOB: Syaiful Huda Kembali Terpilih Aklamasi
- Pemilihan Ketum IKA PMII Diharapkan jadi Momentum Mempererat Persaudaraan
- Wasekjen Pasbata: Praperadilan Ditolak Bukti Tak Ada Politisasi di Kasus Hasto