KPK Incar Tempat Umum

Adakah data LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara)? “Kita mengacu pada apa yang diperbolehkan oleh undang-undang. Apabila harta pejabat itu sudah diumumkan, ada hak masyarakat untuk mengetahuinya. Misalnya putusan soal kasus gratifikasi, orang bisa melihat apakah putusan itu sudah betul, apakah tidak sewenang-wenang.”

Dia optimistis, Pojok Antikorupsi bisa berlangsung efektif. “Sebaiknya di sebalah Pojok Antikorupsi itu diberi kotak saran. Kami akan lakukan evaluasi secara rutin, kalau ada kekurangan segera untuk diperbaiki. Saya katakan tadi, tujuan ini salah satunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi tentang pencegahan dan penanganan korupsi. Misalnya, orang-orang yang menunggu untuk menghilangkan rasa bosan di pesawat atau kereta, bisa juga sambil membuka informasi tentang antikorupsi. Jadi kita ingin membudayakan masyarakat agar rajin meng-uplaod ilmu pengetahuan dan meningkatkan minat baca masyarakat,” pungkasnya.(gus/JPNN)