KPK Ingatkan 7 Ribu Caleg Terpilih Pemilu 2024 untuk Laporkan Harta Kekayaan
![KPK Ingatkan 7 Ribu Caleg Terpilih Pemilu 2024 untuk Laporkan Harta Kekayaan](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2024/06/20/juru-bicara-kpk-tessa-mahardika-antarafianda-sjofjan-rassat-nkct.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada sekitar 7 ribu calon anggota legislatif (caleg) terpilih hasil Pemilu 2024 menyetorkan laporan harta kekayaan penyelanggara negara (LHKPN).
KPK menyatakan mereka bisa saja batal dilantik sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten karena tidak memenuhi hal tersebut.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan dari total 20.462 caleg terpilih, baru 13.493 caleg yang menyerahkan LHKPN ke KPK hingga Senin (15/7). Dengan demikian, terdapat 6.969 caleg yang belum melaporkan hartanya.
"Sampai dengan 15 Juli 2024, dari data yang diberikan oleh KPU ada sekitar 13.493 calon sudah lapor dari total 20.462 calon terpilih berdasarkan data penetapan yang didapatkan dari KPU," kata Tessa dalam keterangannya, Kamis (18/7/).
KPK mengingatkan batas waktu bagi para caleg melaporkan harta kekayaannya adalah 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Caleg yang belum menyerahkan LHKPN, namanya terancam tidak akan tercantum dalam daftar nama calon terpilih. Hal itu sesuai degnan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.
"Calon terpilih yang tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, maka KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih," katanya.
Sebelumnya, anggota KPU Idham Holik menegaskan caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.
KPK menyatakan mereka bisa saja batal dilantik sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten karena tidak memenuhi hal tersebut.
- Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia Sambangi KPK, Begini Tujuannya
- KPK Dalami Perusahaan yang Mendapat Jatah dari Menteri untuk Menggarap Bansos Presiden
- Karna Suswandi Kembali Maju di Pilkada, KPK Takkan Hentikan Proses Hukum
- Setelah Geledah Rumah, KPK Cecar Ratu Batu Bara Tan Paulin terkait Transaksi Perusahaan
- KPK Dalami Lelang Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan
- Kaesang Memang Bukan Penyelenggara Negara, Tetapi Semua Tahu Siapa Keluarganya