JPNN.com 
KPK Ingatkan Menteri Kabinet Kerja Segera Laporkan Harta
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau menteri di Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla segera melaporkan harta kekayaan mereka. Sebab, melaporkan harta kekayaan ke KPK merupakan perintah undang-undang.
"Kami mengimbau sebaiknya setelah jadi menteri segera melaporkan harta kekayaan sesuai dengan kewajiban undang-undang," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP di KPK, Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut Johan, apabila para menteri di Kabinet Kerja tidak melaporkan harta kekayaan maka KPK memiliki kewajiban untuk memberitahukannya kepada presiden. "Kami bisa menyurati ke presiden, ada menteri yang tidak patuh," ujarnya.
Johan menegaskan, para menteri setelah resmi dilantik memiliki waktu 2-3 bulan untuk melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK. Untuk itu, kata Johan, KPK siap membantu para menteri dalam mengisi formulir laporan harta kekayaan penyelengga negara (LHKPN).
"Di undang-undang itu kewajiban orang melaporkan LHKPN ketika diangkat dan menyelesaikan tugas. Kami membuka ruang apabila ada menteri yang ingin semacam dipandu untuk mengisi form LHKPN," tandas Johan.(gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau menteri di Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla segera
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Lewat Retret Kepala Daerah, Prabowo Dinilai Sedang Menghancurkan Demokrasi
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan
- Prabowo, SBY, dan Jokowi Tekan Bersama Tombol Peluncuran Danantara
- Usut Kasus Korupsi Perkeretaapian, KPK Panggil Ibu Rumah Tangga hingga Pengusaha
- Tak Banyak Kader PDIP Ikut Retret di Magelang, Hubungan Pusat & Daerah Tetap Aman?
