KPK Ingin Masuk ke Pencegahan Korupsi di Kemenhan

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan didi bisa melakukan pencegahan korupsi di Kementerian Pertahanan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kajian terkait sistem birokrasi.

"KPK punya fungsi dan kewenangan lakukan pencegahan selama ada anggaran belanja negara atau uang negara di sana, KPK bisa ikut membantu, paling tidak bisa melakukan kajian sistem birokrasi atau kebijakan-kebijakan" kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di kantornya, Jakarta, Jumat (3/10).

Johan menyatakan hal itu setelah sebelumnya Inspektorat Jenderal Kemenhan, Marsdya TNI Ismono Wijayanto mendatangi KPK untuk meminta arahan. Ismono yang belum lama menjabat posisi Irjen Kemenhan berinisiatif meminta masukan KPK.

Menurut Johan, Kemenhan juga menggunakan anggaran negara. Oleh karena itu tidak ada salahnya apabila KPK melakukan upaya pencegahan supaya tidak terjadi korupsi.

"Dalam konteks Kementerian Pertahanan ada dana yang digunakan cukup besar. Kalau sudah ada penggunaan dana negara cukup besar tidak ada salahnya KPK lakukan pencegahan agar tidak terjadi korupsi," tuturnya.

Johan menambahkan, apabila masyarakat mengetahui ada penyimpangan yang terjadi di Kemenhan maka bisa melaporkannya ke KPK. "Kalau ada pihak masy‎arakat mengetahui korupsi di Kementerian Pertahanan silakan dilaporkan," ucapnya.

Soal kedatangan Ismono Wijayanto ke KPK, Johan menyebut pejabat eselon I Kemenhan itu ingin memperkenalkan diri sekaligus melakukan koordinasi. "Selain memperkenalkan diri sebagai irjen baru juga koordinasi ke depan dan melaporkan harta kekayaan," ujar Johan.

Johan mengungkapkan akan dibuat nota kesepahaman antara KPK dengan Kemenhan. Namun demikian dia tidak mengetahui isi nota kesepahaman itu terkait apa. "Belum tahu saya. Nanti ada pertemuan lanjutan," tandasnya.(gil/jpnn)