KPK jadi Monster, Perekonomian Nasional Tersendat

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya tidak ditempatkan sebagai lembaga yang angker. Karenanya, KPK periode mendatang jangan sampai dianggap sebagai institusi yang menghambat laju perekonomian karena banyak pejabat ketakutan merealisasikan proyek yang dibiayai anggaran negara.

Penilaian itu dilontarkan praktisi hukum David SG Pella, yang rencananya akan mendaftar ke Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK.  KPK yang punya kewenangan kuat, memang menjadi lembaga superbody. "KPK itu cenderung dipandang sebagai monster, bukan untuk membantu keluar dari perilaku korupsi," ujar David di Jakarta, Kamis (16/6).

Menurutnya, KPK perlu lebih memberdayakan fungsi koordinasi dan supervisi sesuai diatur UU KPK. Dengan demikian, lanjut David, KPK bisa mendorong lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menggenjot penanganan kasus korupsi.

Sayangnya, kata David, KPK justru menjadi alat represif. "Ujungnya, ada banyak pejabat negara yang takut melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kerugian negara bisa jadi lebih besar," ulasnya.