KPK Jago Nyadap tapi Nazaruddin Bisa Bebas Ngoceh
Kamis, 21 Juli 2011 – 18:59 WIB

KPK Jago Nyadap tapi Nazaruddin Bisa Bebas Ngoceh
JAKARTA - "Nyanyian" tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games, Jakabaring, Palembang, M Nazaruddin, melalui media dinilai telah melecehkan wibawa negara. Pasalnya, ketika Nazaruddin bisa mengumbar peryataan, tapi aparat penegak hukum sampai saat ini juga belum berhasil menangkapnya. Untuk itu, aparat penegak hukum harus berusaha keras dan dengan segala daya upaya menangkap mantan bendahara umum Partai demokrat (PD) tersebut. "Lama-lama orang tidak percaya pada aparat penegak hukum, sudah turun perintah presiden, polisi, BIN, KPK, tidak bisa tangkap dia, eh tiba-tiba dia nongol di TV. Ini kan seperti mempermainkan kita semua kan," ujar Akil.
Menurut hakim Konstitusi Akil Mochtar, situasi seperti ini tidak boleh terus berkembang karena dapat melemahkan posisi negara. Hukum, katanya, telah dipermainkan seseseorang yang diduga melakukan tindak tercela dan itu sangat tidak baik dari kepentingan bernegara.
"Maksud saya begini, kepala negara sudah memerintahkan melalui aparaturnya, untuk melakukan penangkapan. Tapi sehari-hari kita bisa melihat melalui orang yang dicari-cari itu sedemikian rupa, lalu dimana kewibawaan kita sebagai sebuah bangsa? Ini dimainkan oleh Nazaruddin," kata Akil saat dihubungi wartawan, Kamis (21/7).
Baca Juga:
JAKARTA - "Nyanyian" tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games, Jakabaring, Palembang, M Nazaruddin, melalui media dinilai telah melecehkan
BERITA TERKAIT
- Lemkapi Sebut RUU Kejaksaan akan Membuat Jaksa Kebal Hukum
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- PDIP Mundur dari Retret, Pengamat Singgung Soal Prabowo Pekikkan Hidup Jokowi
- Puji Menhut, Menteri Lingkungan Norwegia: Dunia Memandang Peran Anda
- BSI Siap Layani 185 Ribu Calon Haji, Pelunasan Tahap 1 Sudah Dibuka
- Menteri Nusron dan APK Didesak Tangani Kasus Sengketa Tanah di Daerah