KPK: Jangan Dihubungkan dengan Buka Bersama

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka suap pengurusan anggaran proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat pada APBN Perubahan 2016.
Lima tersangka itu ialah anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana, staf Putu bernama Novianti (Nov), Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Suprapto (SPT) Kemudian rekan Putu bernama Suhaimi (SHM) dan pengusaha bernama Yogan Askan.
Sedangkan suami Novianti bernama Mukhlis dilepas karena diduga tidak aktif terlibat.
Praktik suap menyuap ini mengundang keprihatinan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Sebab, Syarif menegaskan, praktik ini dilakukan saat bulan suci Ramadan.
"Ternyata di Bulan Ramadan pun hal seperti ini masih terjadi. Seharusnya ini tidak terjadi," kata Laode Syarif didampingi Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, di markasnya, Rabu (29/6).
Sebelum ditangkap, Putu sebenarnya sempat bergabung bersama rombongan Komisi III DPR buka puasa bersama dengan pimpinan KPK, Senin (27/6) di markas komisi antirasuah.
Namun, keesokan harinya, wakil bendahara umum Partai Demokrat itu diringkus KPK. Komisi antikorupsi membantah saat mengundang buka puasa bersama itu sekaligus "memprofil" Putu.
"Tidak ada hubungan dengan buka bersama, surveillance, penyadapan. Jadi buka puasa itu tidak ada hubungannya dengan itu," kata Syarif.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka suap pengurusan anggaran proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat pada APBN
- Penahanan Hasto Bukti KPK Tak Pandang Bulu
- Pelita Air Bersinergi dengan BIH Tingkatkan Layanan Kesehatan dan Pariwisata Medis
- Laksda TNI Edwin Bicara Soal Peran Strategi TNI AL Menjaga Potensi Maritim Menuju Swasembada Pangan
- Buntut Polemik Lagu Bayar Bayar Bayar, Sukatani Dapat Tawaran jadi Duta Polri
- Mediator dari DPC Peradi Jakbar Diharapkan Bisa Mendamaikan Perkara Perdata
- Pejabat Pemkab Sumedang jadi Direktur di Kementerian PKP, Wabup Fajar Ucap Syukur