KPK: Jangan Pilih Calon Pemimpin Berkasus Hukum
![KPK: Jangan Pilih Calon Pemimpin Berkasus Hukum](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2017/01/24/ec13ee8c0286c3dfd3d2a6d44429f5d3.jpg)
jpnn.com - jpnn.com - Pilkada serentak akan digelar di 101 daerah di Indonesia pada Rabu 15 Februari 2017. Pesta demokrasi itu akan memilih tujuh gubernur, 76 bupati dan 18 wali kota.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, masyarakat harus bisa menentukan pilihan pada pemimpin yang punya integritas tinggi.
Karenanya dia mengimbau agar masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang terlibat kasus korupsi.
Febri menegaskan, jangan sampai masyarakat memilih calon yang ingin memenangkan pilkada dengan melakukan politik uang.
"Penting bagi masyarakat untuk mengetahui calon yang benar-benar bersih, memiliki integritas dan tidak terkait proses hukum khusunya tindak pidana korupsi," kata Febri di kantornya, Jumat (10/2).
Menurut Febri, KPK tetap memantau pilkada sejumlah daerah terutama terhadap calon yang terindikasi melakukan politik uang.
Dia mengingatkan, kandidat termasuk petahana jangan coba-coba melakukan politik uang, apalagi menggunakan duit negara.
"Tim akan tetap melakukan proses hukum," tegasnya.
Pilkada serentak akan digelar di 101 daerah di Indonesia pada Rabu 15 Februari 2017. Pesta demokrasi itu akan memilih tujuh gubernur, 76 bupati
- Penahanan Tersangka Korupsi Ini Dipindah KPK ke Polda Kalsel
- Hasto Minta Pemeriksaannya Besok di KPK Ditunda
- Hasto Kristiyanto Akan Penuhi Panggilan KPK jika Tak Ada Kepentingan Mendesak
- Prabowo tak Gentar Berantas Koruptor: Kita Akan Terus Membersihkan Mereka Itu
- KPK Pastikan Laporan Terkait Jampidsus Masih Diproses
- Seperti Inilah Korupsi Modus SPPD Fiktif, Bang Uun 2 Hari di Polda Riau