KPK Janji Usut DPRD Medan

Yang jelas, berapa pun kadar kesalahannya, yang salah tetap akan diusut. Sekedar perbandingan, 35 anggota DPRD Kukar masing-masing 'hanya' menikmati Rp375 juta uang APBD. Sedang pimpinan DPRD Medan ada yang menerima hingga miliaran rupiah.

 

Sebelum kasus Kukar mencuat, Bibit sempat menyampaikan sinyal akan mendorong instansi hukum lain untuk menangani aliran dana APBD Kota Medan, seperti kejaksaan atau kepolisian. KPK hanya akan melakukan supervisi saja. Namun, ternyata pendapat Bibit sudah berubah setelah anggota DPRD Kukar disidang di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor), Senin (10/11). (sam/JPNN)