KPK Jerat Wako Makassar Jadi Tersangka Korupsi
Terkait Pengelolaan Dana Kerjasama PDAM

jpnn.com - JAKARTA - Satu lagi kepala daerah menjadi tersangka korupsi. Hari ini KPK mengumumkan status Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin sebagai tersangka korupsi.
Juru Bicara KPK, Johan Budi mengungkapkan bahwa Ilham menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kerjasama pengelolaan dana transfer PDAM tahun 2006-2012. “Dari penyelidikan KPK ditemukan adanya dua alat bukti untuk menjerat IAS (Ilham Arief, red) Wali Kota Makassar sebagai tersangka,” kata Johan dalam jumpa pers di KPK, Rabu (7/5).
Johan merincikan, kasus itu bermula dari kerjasama antara Pemkot Makassar dengan PDAM. Harusnya ada pembayaran kepada pihak pengelola terkait.
Namun Johan menegaskan kasus itu bukan untuk proyek pengadaan barang atau jasa, melainkan rehabilitasi pengelolaan dana transfer untuk instalasi pengelolaan air antara Pemkot Makassar dengan pihak Swasta tahun 2005-2006. “Dari perhitungan sementara akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan Rp 38,1 miliar,” sambung Johan.
Selanjutnya, komisi antirasuah pimpinan Abraham Samad itu menjerat Arief dengan pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 UU Antikorupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.“Wali Kota Makassar sudah pernah kita periksa saat penyelidikan,” tandas Johan.
Selain Arief, KPK juga menjerat Dirut PT Traya Tirta Makassar, HW sebagai tersangka. HW dijerat pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal (3) UU Antikorupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(flo/ara/jpnn)
JAKARTA - Satu lagi kepala daerah menjadi tersangka korupsi. Hari ini KPK mengumumkan status Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin sebagai tersangka
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Laksda TNI Edwin Bicara Soal Peran Strategi TNI AL Menjaga Potensi Maritim Menuju Swasembada Pangan
- Buntut Polemik Lagu Bayar Bayar Bayar, Sukatani Dapat Tawaran jadi Duta Polri
- Mediator dari DPC Peradi Jakbar Diharapkan Bisa Mendamaikan Perkara Perdata
- Pejabat Pemkab Sumedang jadi Direktur di Kementerian PKP, Wabup Fajar Ucap Syukur
- Apa Itu Danantara yang Baru Diluncurkan Presiden Prabowo? Simak Penjelasannya di Sini
- DPR: Sikap Kapolri Menanggapi Lagu 'Bayar Bayar Bayar' Harus Diteladani Anggota Polisi