KPK Jerat Wako Palembang dan Istri Jadi Tersangka Korupsi
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK). Dua tersangka baru itu adalah Wali Kota Palembang, Romy Herton dan istrinya, Masyithoh.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, penetapan tersangka itu dilakukan setelah KPK melakukan pengembangan dengan mendengarkan kesaksian dalam proses persidangan dengan terdakwa Akil Mochtar. Menurut Johan, penyidik KPK telah melakukan beberapa kali gelar perkara terkait pengembangan dari perkara Akil.
Hasilnya, ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup yang kemudian disimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi. "Adapun pengembangan itu berkaitan dengan sengketa Pilkada di Kota Palembang. Karena itu setelah gelar perkara disimpulkan bahwa RH selaku Wali Kota Palembang dan juga M telah ditetapkan jadi tersangka," kata Johan di KPK, Jakarta, Senin (16/6).
Johan menjelaskan, keduanya disangka melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. RH dan M juga diduga melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Sprindik (surat perintah penyidikan, red) dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 2014," ujarnya.
Hanya saja Johan mengaku belum mengetahui hubungan RH dan M. Termasuk ketika disinggung apakah M merupakan istri RH. "Belum tahu," ucapnya. (gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa pemilihan kepala daerah di
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- TNI AL Gelar Bakti Sosial untuk Korban Terdampak Erupsi Gunung Lebotobi Laki-laki di Flores Timur
- Musim Hujan, Tetapi Kualitas Udara Jakarta Masih 20 Besar Terburuk di Dunia
- Cuaca Jakarta Hari Ini, Hujan pada Senin Malam
- Jalankan Arahan Presiden Prabowo, Mendes Yandri Pilih Bermalam di Desa Margorejo
- 5 Berita Terpopuler: Mendikdasmen Beri Sinyal Baik soal PPPK, Ada Regulasi Baru? tetapi Honorer Jangan Nekat ya
- Mayoritas Masyarakat Adat Poco Leok Dukung PLTP Ulumbu Unit 5 dan 6