KPK Kejar Kerugian Negara, Dua Perusahaan Konstruksi BUMN Ini Siap-siap
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen mengejar sejumlah perusahaan untuk mengembalikan uang negara yang telah ditilap.
KPK memulai dari dua perusahaan BUMN menjadi tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada 2011.
Perusahaan plat merah tersebut, yaitu PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya.
Kedua BUMN itu diduga turut diuntungkan dalam kasus korupsi ini.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan pihaknya berencana menggelar rapat bersama penyidik untuk menentukan nasib dari kedua perusahaan tersebut.
"Masalah ini nanti mau dikorporasikan atau tidak, nanti menjadi pembahasan kami. Apakah layak untuk dikorporasikan atau tidak, nanti didiskusikan," kata Karyoto di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (2/3).
Sebelumnya, KPK telah meminta PT Hutama Karya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar sejumlah Rp 40.856.059.167.
Hal itu sebagaimana putusan pengadilan dalam perkara korupsi ini.
KPK berkomitmen mengejar pemulihan kerugian negara yang diakibatkan perusahaan BUMN. KPK memberikan sinyal ke PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya.
- Pimpinan KPK Sudah Dipilih, Alexander Marwata: Mustahil Bersih-bersih dengan Sapu Kotor
- Ahli Ungkap BPKP Tak Bisa Tentukan Nilai Kerugian Negara di Kasus Korupsi Timah
- 2 Bos PT Damon Indonesia Berkah Diduga Jadi Makelar Pengadaan Bansos Presiden
- KPK Dalami ke Mana Saja Wali Kota Semarang Mbak Ita Menukar Uang
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Tercecer dan Database Bisa Seleksi PPPK, Jumlah Peserta jadi Makin Banyak
- Kasus Timah, Saksi Ahli Soroti Pihak yang Berwenang Menyatakan Kerugian Negara