KPK Kembali Periksa Sesditjen Dukcapil Kemendagri
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sesditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Drajat Wisnu Setyawan, Kamis (27/11).
Drajat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan nasional secara elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2010-2012 di Kemendagri.
Dalam kasus itu, KPK menetapkan satu orang tersangka yakni Sugiharto. Pejabat Pembuat Komitmen di Ditjen Dukcapil Kemendagri itu disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
"Yang bersangkutan (Drajat Wisnu) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S (Sugiharto)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Kamis (27/11).
Menurut Priharsa, keterangan Drajat diperlukan oleh penyidik. "Untuk mengkonfirmasi dalam rangka penyidikan," ujarnya.
Ini bukanlah kali pertama Drajat diperiksa. Dia sudah pernah diperiksa sebelumnya. Selain memanggil Drajat, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap PNS Ditjen Dukcapil Kemendagri Ruddy Indarto Raden, dan anggota Konsorsium Telkom Noerman Taufik. Kemudian ada tiga saksi lainnya yakni Malyono Marwan, Edworo Budianto, dan Suryana.
KPK sudah menggeledah rumah Drajat di kawasan Pamulang, Rabu (19/11). Di hari yang sama, lembaga antikorupsi itu juga menggeledah kantor Ditjen Dukcapil. Dari penggeledahan di kantor Ditjen Dukcapil, KPK menyita sejumlah dokumen dalam bentuk elektronik. (gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sesditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ariawan: KWP Siap Berkolaborasi dengan DPD RI Demi Bangsa dan Negara
- Judi Online Rusak Generasi Muda, Menpora Dito Nyatakan Perang
- 44 Pemimpin Muda Asia Tenggara Berkumpul Dalam AYF 2024
- Konon, Motif Polisi Tembak Rekannya di Sumbar Menyangkut Tambang Ilegal
- Choirul Anam: Polda Sumbar Harus Belajar dari Kasus Bharada E, Transparan ke Publik
- DPR Minta Kejaksaan Profesional di Sidang Praperadilan Tom Lembong