KPK Kembali Periksa Waryono Karno Sebagai Tersangka
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno, Jumat (12/12). Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi kegiatan sosialisasi, sepeda sehat dan perawatan gedung kantor Sekretariat ESDM.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Jumat (12/12).
Waryono sudah tiba pukul 10.15 WIB. Meski demikian, dia tidak memberikan komentar apapun mengenai pemeriksaannya.
Dalam kasus itu, KPK tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap Waryono. Lembaga antikorupsi itu juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sudarsono yang berasal dari pihak swasta. "Dia (Sudarsono) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka WK (Waryono Karno)," ujar Priharsa.
Seperti diketahui, Waryono diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran Kesekjenan ESDM tahun 2012. Selaku Sekjen kala itu, Waryono diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara.
Dalam kasus itu, KPK menjerat Waryono dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Total anggaran Kesekjenan tahun 2012 mencapai Rp 25 miliar. Anggaran itu digunakan untuk membiayai sejumlah program Kesekjenan, di antaranya, kegiatan sosialisasi sektor energi dan sumber daya mineral, sosialisasi hemat energi, dan perawatan kantor Sekjen Kementerian ESDM. KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus itu sekitar Rp 9,8 miliar. (gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri