KPK Kembali Tetapkan Atut dan Wawan Tersangka
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan sebagai tersangka. Kali ini adik-kakak itu dijerat dengan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan di lingkungan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013.
"Penyidik telah menemukan dua bukti yang cukup yang kemudian disimpulkan bahwa kasus itu bisa ditingkatkan ke penyidikan dengan tersangka RAC (Ratu Atut Chosiyah) selaku Gubernur Pemerintah Provinsi Banten dan TCW (Tubagus Chaeri Wardana) selaku komut PT BPP," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP di KPK, Jakarta, Selasa (7/1).
Johan menyatakan, Ratu Atut dan Wawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. "Penetapan penyelidikan ke penyidikan ini sejak tanggal 6 januari 2014," katanya.
Johan menjelaskan, terbuka kemungkinan KPK menjerat pihak-pihak lainnya dalam kasus itu. "Ini baru penetapan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga masih bisa dikembangkan," ucapnya.
Seperti diketahui, KPK sebelumnya telah menetapkan Atut dan Wawan dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain itu, KPK juga menetapkan Wawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. (gil/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bupati Pakai Kata Parah & Fatal, Guru Honorer Supriyani Boleh di Rumah Dinas
- Gelar Forum Keuangan Haji Internasional, BPKH Luncurkan Program Beasiswa Haji Indonesia
- Kabar Baik untuk Honorer Calon PPPK 2024 Merebak di Mana-mana, Full Senyum
- Kabar Baik Lagi bagi Honorer Pelamar PPPK 2024, Alhamdulillah
- Hanya 14 Honorer Gagal Seleksi Administrasi PPPK 2024, Luar Biasa
- Data Jumlah Honorer Database BKN Prioritas jadi PPPK 2024