KPK Langsung Berburu Dokumen di Madiun
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat dalam menyidik Wali Kota Madiun Bambang Irianto yang menjadi tersangka penyelewengan proyek pasar tahun 2009-2012.
Setelah menjerat Bambang sebagai tersangka, KPK langsung menggeledah sejumlah lokasi untuk berburu dokumen dan barang bukti. Lima lokasi yang digeledah ada di Madiun, sedangkan satu lokasi lainnya di Jakarta.
"Untuk mengembangkan penyidikan kasus ini, penyidik menggeledah lima lokasi di Madiun, satu di Jakarta," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam keterangan pers, Senin (17/10).
Sedangkan lokasi di Madiun yang digeledah KPK antara lain kantor wali kota, rumah dinas pribadi yang ditempati Bambang, rumah anaknya, serta kantor PT Cahaya Terang yang tak lain perusahaan milik politikus Partai Demokrat itu.
"Sedangkan di Jakarta penyidik menggeledah PT Lince Romauli Raya. Dari lokasi penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik," papar Syarif.
KPK menduga Bambang menerima aliran dana dari proyek Pasar Besar Kota Madiun. itu. "Padahal patut diduga diberikan terkait jabatan kewenangan sebagai wali kota Madiun tahun 2009-2014," papar Syarif.
Untuk diketahui, pembangunan pasar besar Kota Madiun yang berlangsung 2009 hingga 2012 merupakan proyek multiyears. Nilai proyeknya mencapai Rp 76,523 miliar.
Kini, KPK menjerat Bambang dengan Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 b atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor.(put/jpg)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat dalam menyidik Wali Kota Madiun Bambang Irianto yang menjadi tersangka penyelewengan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Demi Berantas Judi Online, Prabowo Sampai 3 Kali Panggil Menkomdigi
- Harakah Majelis Taklim Deklarasi Setop Kekerasan pada Perempuan-Anak
- Guru Honorer Supriyani dan Orang Tua Korban Berdamai, Lihat
- Pesan Khusus Plt Sekjen Siti Fauziah Saat Pimpin Mutasi di Lingkungan Setjen MPR
- Prabowo Subianto Lantik Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional
- KAI Properti-Kemenkominfo Perkuat Pemahaman Implementasi UU PDP