KPK Menetapkan Hasto Sebagai Tersangka, Ronny PDIP Menduga Ada Upaya Kriminalisasi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menganggap penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK seperti dipaksakan.
Hal demikian dikatakan Ronny dalam konferensi pers menyikapi status tersangka Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (24/12).
Awalnya, Ronny menyebut kasus yang membuat Hasto sebagai tersangka ialah perkara yang bersifat inkrah.
"Kasus suap Harun Masiku telah bersifat inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan para terdakwa, bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman," kata dia, Selasa.
Ronny mengatakan seluruh proses persidangan juga sudah dilaksanakan dari kasus yang membuat Hasto tersangka, mulai dari Pengadilan Tipikor hingga Kasasi.
"Tidak satu pun bukti yang mengaitkan Sekjen DPP PDI Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan," ujar dia.
Diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam dua perkara, yakni dugaan suap ke Wahyu Setiawan dari pergantian antarwaktu Harun Masiku dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Ronny menganggap upaya pemidanaan terhadap Hasto sangat dipaksakan, jika melihat perkara dugaan suap ke Harun Masiku sudah berkekuatan hukum tetap.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menganggap penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto terkesan dipaksakan atau kriminalisasi.
- Hengky Pribadi Mangkir di Sidang Korupsi Retrofit PLTU Bukit Asam
- KPK Periksa Edwar Darwis terkait Kasus Korupsi Rujab DPR
- Ahmad Ali Mangkir dari Panggilan KPK terkait Kasus TPPU Rita Widyasari
- Usut Gratifikasi ke Pejabat Pajak, KPK Periksa Bos Bharata Millenium Pratama hingga BPR Olympindo
- Usut Korupsi Kereta Api, KPK Periksa Pihak Wika dan Adhi Karya
- Info KPK soal Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD, Tunggu Saja!