KPK Meninjau Shelter Tsunami Tak Berguna yang Digarap Waskita Karya, Apa Hasilnya?
![KPK Meninjau Shelter Tsunami Tak Berguna yang Digarap Waskita Karya, Apa Hasilnya?](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2021/02/01/IMG_20210201_154813.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa langsung fisik tempat evakuasi sementara (TES) atau shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang digarap PT Waskita Karya (Persero) atau WSKT.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan tim penyidik berangkat ke NTB bersama dengan auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Betul, hari ini penyidik dan auditor BPKP melakukan cek fisik di shelter tsunami," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/8).
Langkah itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada penurunan kualitas pada shelter tsunami dengan nilai proyek sebesar Rp20 miliar tersebut.
Meski demikian, Tessa belum dapat menyampaikan hasil dari pemeriksaan tersebut. Dia menerangkan pemeriksaan fisik diperlukan dalam rangka menghitung kerugian negara.
"Terkait apakah barang-barang atau materialnya sesuai dengan apa yang dikerjakan, sesuai apa yang ada di kontrak, itu menjadi pertimbangan auditor," kata Tessa.
Untuk diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi proyek TES atau shelter tsunami di NTB. Proyek itu dibangun menggunakan anggaran Kementerian PUPR. KPK menaksir proyek ini merugikan negara sebesar Rp20 miliar.
KPK telah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini. Para tersangka terdiri dari seorang penyelenggara negara dan seorang pegawai BUMN.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan tim penyidik berangkat ke NTB bersama dengan auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Ghufron Diduga intervensi PK Maming, Eks Komisioner KPK: Koruptor Harus Dihukum Berat
- Usut Korupsi di KKP, KPK Periksa Dirut PT Daya Radar Utama Amir Gunawan
- KPK Panggil eks Petinggi Taspen Jusmaidi Indra terkait Kasus Investasi Fiktif
- KPK Panggil Akuntan dan Pejabat Kemenkes terkait Kasus Pengadaan APD
- Usut Korupsi Pengadaan Lahan di Pemprov DKI, KPK Periksa Petinggi PT Nusa Kirana Real Estate
- KPK Sebut Ratusan Calon Kepala Daerah Belum Lengkapi Data LHKPN