KPK Minimalisir Politik Uang di Pilkada DKI

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta kali ini bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk melakukan verifikasi harta kekayaan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Verifikasi sudah dimulai untuk Joko Widodo, Hendarji Supandji dan Nono Sampono," kata Johan Budi, Selasa (5/6) di gedung KPK.

Hasil verifikasi ini akan ditindaklanjuti KPK pada tanggal 14 Juni dengan melakukan deklarasi dan umumkan harta kekayaan Cagub dan Cawagub, bersama dengan KPUD, Panwaslu, Bawaslu dan pasangan calon.

"Rencananya akan ada penandatanganan fakta integritas pada tanggal itu. Tujuannya agar Pemilukada bisa steril dari money politic," tegas Johan Budi.