KPK Minta Awasi Sistem Birokrasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terusik dengan hasil survei yang menilai Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan sistem birokrasi terburuk. Penelitian yang dilakukan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) itu didasarkan pada efisiensi pelayanan publik dan iklim investasi asing.

Karena itu, menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Mochammad Jasin, lembaga antikorupsi tersebut ikut meminta ada pengawasan lebih baik soal pelaksanaan reformasi birokrasi. "KPK sebagai lembaga independen, akan ikut berupaya mendorong dan mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Sehingga korupsi di kalangan publik bisa dipangkas," paparnya kemarin (5/6).

Jasin melanjutkan, sebagai lembaga independen, KPK memiliki tugas pencegahan dan perbaikan suatu sistem. Untuk itu, lembaga superbodi tersebut juga memiliki kewenangan untuk ikut melakukan pengawasan terhadap perbaikan sistem birokrasi di Indonesia.

Survei yang diselenggarakan oleh PERC tersebut, lanjut dia, didasarkan atas pengakuan responden yang kerap berhubungan dengan pelayanan publik, termasuk layanan perizinan di berbagai instansi baik pusat maupun daerah di Indonesia. Karena itu, lanjutnya, sudah menjadi tugas pemerintah untuk segera melakukan perbaikan di bidang layanan publik terkait sistem birokrasi di sejumlah instansi tersebut.