KPK Minta Awasi Sistem Birokrasi

"Rencana perbaikan sistem layanan publik tersebut dinaungi oleh rencana induk Reformasi Birokrasi (Grand Strategy) sambil menyiapkan Undang Undang Reformasi Birokrasi," paparnya. Sejauh ini, kata Jasin, KPK hanya berupaya melakukan fungsi pengawasan semaksimal mungkin di sejumlah instansi terkait.

Namun, yang menjadi fokus pencegahan KPK, tetap tindak pidana korupsi. "Kita akan lakukan pengawasan secara maksimal untuk membantu menjalankan reformasi birokrasi, khususnya di bidang layanan publik, tanpa melupakan domain KPK di ranah pidana korupsi," ujarnya.

Seperti diketahui, menurut survei yang diselenggarakan PERC tersebut, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah India, dengan presentase 8,59 persen. Di bawah Indonesia, terdapat Filipina, Vietnam dan RRC. Survei yang dilakukan kepada 1.373 eksekutif bisnis ekspatriat pada awal 2010 itu, menilai Singapura dan Hongkong memiliki sistem birokrasi paling efisien. Hasil survei yang buruk tersebut bisa berdampak buruk bagi warga negara serta memperkecil peluang investasi asing yang masuk ke Indonesia. (ken/iro)