KPK Minta Daftar Haji Dihentikan, Kemenag Siap

Aturan birokrasinya, hasil kajian sistem di lembaga itu disampaikan KPK kepada presiden dan DPR. ''Tetapi, daripada ditegur presiden (setelah menerima hasil kajian KPK, Red), lebih baik kami di kementerian berbenah berdasar hasil kajian KPK itu," ujarnya.

Jasin belum bisa memastikan apakah usul-usul dari komisi antirasuah tersebut sudah berdasar kajian sistem kelembagaan atau sekadar wacana. Jasin tidak memungkiri, ketika masih menjabat di KPK, dirinya pernah melansir puluhan titik rawan penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kemenag. Tetapi, secara bertahap, temuan titik rawan itu sudah mulai ditutup atau diperbaiki Kemenag. 

"Saya belum tahu, apakah ada kajian sistem kelembagaan baru. Atau, sekadar wacana berdasar informasi era saya dulu," jelas Jasin. Intinya, dia meminta, jika usul dari KPK itu serius, Kemenag siap berkunjung ke KPK untuk menerima penjelasan secara detail. Itu dilakukan ketimbang terus berwacana ke publik yang justru bisa membuat masyarakat, khususnya calon jamaah haji, resah.

Terkait dengan perkembangan pemeriksaan dugaan penyelewengan oleh KPK, Jasin mengatakan, materinya merupakan ra­hasia penyidik. ''Nanti pasti ada waktunya disampaikan ke publik,'' kata pejabat yang kini sering mengenakan songkok tersebut. Dia menjelaskan, apakah uang yang diselewengkan itu anggaran haji dari BPIH atau calon jamaah, Kemenag belum mengetahuinya. (wan/c10/kim)