KPK Minta Kriteria Penerima Bansos APBD Diperjelas

Hanya saja, Jasin tidak menyebutkan di daerah mana saja empat kasus bansos yang sedang diusut KPK itu.

Dari hasil kajian tim yang dibentuk KPK, menurut Jasin, disimpulkan bahwa penyaluran dana bansos tidak jelas. Seringkali dana yang diterima oleh berbeda dengan yang tertera di catatan pengeluaran.  Selain itu, berdasarkan sample, dari 525 penyaluran bansos, hanya 130 penerima saja yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bansos itu.

Karenanya, dengan tegas Jasin meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk membuat regulasi yang mengatur mekanisme penyaluran bansos. Antara lain harus membuat kriteria penerima, kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban bagi penerimanya, dan saksi bagi yang tidak membuat laporan.  "Aturan harus sudah selesai dalam tiga bulan ke depan," tegas Jasin.

Menanggapi hal itu, Gamawan mengatakan, di era otonomi daerah, pemerintah tidak boleh membuat aturan yang rigid. "Aturan harus memberi ruang bagi daerah untuk berkreasi," kata Gamawan.  Mantan gubernur Sumbar itu minta waktu ke KPK untuk mendiskusikan lagi persoalan ini, sebelum dibuat aturannya. (sam/jpnn)